Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan

Authors

  • Gede Wirata Program Studi Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali Author
  • Tri Hayatining Pamungkas Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ngurah Rai Author
  • Sri Sulandari Program Studi Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali Author
  • Putu Deva Pradnyana Mardiana Putera Program Studi Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali Author
  • Cokorda Putra Indrayana Program Studi Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali Author

DOI:

https://doi.org/10.60023/f730w931

Keywords:

Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan, Pos Pengaduan

Abstract

Kewarganegaraan berbasis administrasi dan perlindungan sosial merupakan landasan perlindungan dasar bagi warga negara. Namun, kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen dan akses ke jaminan sosial. Coconutdevotion bertujuan untuk meningkatkan literasi administrasi kewarganegaraan dan jaminan sosial bagi warga Banjar Gemeh, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar melalui sosialisasi kepada warga dan pengawasan langsung. Peserta terdiri dari 62 orang, termasuk warga desa, pejabat desa, dan perwakilan organisasi Sekolah Perempuan Bali Sruti. Mitra memainkan peran penting dalam menggerakkan peserta, menyediakan tempat kegiatan, dan menjadi saluran advokasi melalui pos pengaduan anak-anak Sruti untuk kasus kekerasan dan masalah hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan bantuan administratif. Hasil menunjukkan bahwa 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang fungsi administrasi kewarganegaraan dan manfaat jaminan sosial. Selain itu, 17 peserta secara langsung berkonsultasi mengenai pengisian dokumen KTP, KK, dan akta kelahiran. Hal ini juga meningkatkan akses warga terhadap layanan perlindungan hukum melalui pengenalan pos pengaduan anak-anak Sruti, yang merespons 4 laporan awal mengenai hambatan administratif dan kerentanan hukum. Catatan tersebut menegaskan kembali bahwa sosialisasi sistematis dan pemantauan berbasis komunitas merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, memfasilitasi pemenuhan dokumen, dan meningkatkan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan jaminan sosial. Kolaborasi antara universitas, pemerintah desa, dan KOEM merupakan langkah alami dalam memperkuat ekosistem layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

References

Arikinanti, Z., Jumhana, E., Sihite, D. P., Gurusinga, A. B., & Yuliastuti. (2025). Analisis Pentingnya Suatu Sistem terhadap Jaminan Sosial bagi Para Tenaga Kerja. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 3(1), 227–235. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1765

Ayuningtias, P. I., Putriana, M., Rosalina, I. F., Sari, W. P., & Fatimah, A. N. (2025). Strategi Komunikasi Disdukcapil Kota Bogor dalam Meningkatkan Kesadaran Publik mengenai Administrasi Kependudukan. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5(3), 7606–7618.

Banks, N., Lombard, M., & Mitlin, D. (2020). Urban informality as a site of critical analysis. The Journal of Development Studies, 56(2), 223–238. https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1577384

Eskelinen, T. (2021). Interpreting the Sustainable Development Goals through the Perspectives of Utopia and Governance. Forum for Development Studies, 48(2), 179–197.

Gao, Y., Wang, J., & Chen, L. (2023). Enhancing administrative literacy through experiential learning: Evidence from community-based training. Public Administration Review, 83(2), 345–358. https://doi.org/10.1111/puar.13578

Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E. (2024). Collaborative Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon. Journal Publicuho, 7(3), 1471–1488. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507

Hidayat, R., Mayasari, R. E., Rahman, I., & Basrawi. (2025). Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Administrasi Kependudukan dalam Perlindungan Hak Warga Desa. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(3), 1456–1464.

Larson, G., Peters, D., & Rowland, M. (2024). Empowerment through legal awareness: Understanding decision-making capacity in vulnerable communities. Journal of Community Development, 59(1), 22–39. https://doi.org/10.1093/cdj/bsad067

Marhadila, F., Firdaus, F. P., Kadilla, I. D. R., Apriliani, P. F., & Khoiriawati, N. (2024). Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 1(4), 811–823.

Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Perlindungan Hak Identitas Anak melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bonebolango. Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 537–548.

Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2023). Rethinking public participation: Community engagement and democratic capacity. Journal of Public Deliberation, 19(1), 1–18. https://doi.org/10.16997/jdd.985

Nangka, P. T., Kairupan, S. B., & Pangkey, I. (2024). Standar Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Tomohon. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 629–642.

Nguyen, N. T., Nico, G., Nguyen, T. H., Bladon, A., & Ducros, A. (2024). Connecting Social Protection, Labor Market Interventions and Fisheries Management in Viet Nam. In Social Protection & Jobs: Policy & Technical Note (Vol. 1, Issue 41).

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72.

Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Empowerment, 4(2), 156–163.

Rodliyah, Putro, W. D., & Cahyowati, R. (2021). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Law Reform, 3(1), 22–30.

Saefullah, A., Fahri, F., & Hidayatullah, S. (2023). Empowering Ciung Wanara Tourism Site Food Stall Owners with Digital Marketing Expertise and Business Licencing. SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi), 4(2), Article 2. https://doi.org/10.12928/spekta.v4i2.8036

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2), 112–128. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (2013).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2004).

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban.

Zulfikar, Rozaili, & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia. CV. Eureka Media Aksara.

Downloads

Published

2025-12-18

How to Cite

Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. (2025). Journal of Community Research & Engagement, 2(2), 102-111. https://doi.org/10.60023/f730w931